Friday 18th April 2014
    Iklan Kabar

    DPRD Pamekasan: KPU Salah Artikan Peraturan Nomor 7 Tahun 2013

    Pamekasan (beritajatim.com) - Menurut Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Suli Faris, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlihat ngawur dan tidak konsisten dalam mengartikan dan membuat sebuah keputusan terkait pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

    “KPU salah mengartikan Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” katanya, Rabu (27/03/2013).

    Suli menjelaskan, sebagaimana yang telah tertuang dalam peraturan tersebut, anggota DPR dan DPRD yang mencalonkan diri kembali, sebagai calon anggota DPR dan DPRD, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan DPR dan DPRD, sekalipun parpol asalnya tidak lolos verifikasi atau tidak bisa menjadi partai politik peserta pemilu. “Hal itu jelas bertentangan dengan norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu,” jelasnya.

    Lebih lanjut politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu menambahkan, anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dicalonkan oleh partai yang berbeda, harus melampirkan surat persetujuan dari pimpinan partai politik asal. Dalam hal ini, perlu diperjelas, yang dimaksud dengan pertai politik. Dalam UU Pemilu dan PKPU adalah partai politik peserta pemilu, sebagaimana dimaksud dalam PKPU No. 7 Tahun 2013 BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 19.

    “Partai politik, dalam PKPU itu, mengandung makna partai politik peserta pemilu, oleh karena itu menurut saya tidak ada dasar yang kuat bagi KPU RI dan KPUD, mewajibkan kepada anggota DPR dan DPRD untuk mengundurkan diri dari jabatannya, apabila mau maju kembali pada pemilu legislatif mendatang, yang berangkat dari partai berbeda karena partai asalnya tidak lolos verifiasi atau tidak bisa menjadi partai politik peserta pemilu,” terang Suli.

    Surat Keputusan KPU RI, Nomor 5 Tahun 2013 tentang Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, hanya ada 10 partai politik, ditambah PBB dan PKPI yang lolos melalui keputusan PTTUN. “Partai politik yang tidak termasuk dari 12 partai politik yang ditetapkan KPU, sudah bukan partai politik peserta pemilu. Karena itu menurut saya tidak ada alasan bagi KPU dan KPUD untuk menolak dan mencoret seorang anggota DPR dan DPRD dari daftar calon anggota DPR dan DPRD,” cetusnya.

    Sekretaris DPC. PBB itu juga menjelaskan, dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 51 Ayat (1c); Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang partainya tidak memenuhi syarat verifikasi, maka keberaannya tetap di akui sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupten/Kota sampai akhir periode keanggotaanya.

    “Dari ketentuan ini jelas bahwa keberadaannya, hak dan kewajibannya tetap diakui hingga akhir masa jabatannya. Tapi terhadap anggota DPR dan DPRD yang dicalonkan dari partai yang bebeda sementara parati politik asalnya menjadi peserta pemilu, memang mutlak harus mundur dari keanggotaan DPR dan DPRD,” pangkasnya. [pin/kun]

    Source Article from http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_Pemerintahan/2013-03-27/166235/DPRD_Pamekasan:_KPU_Salah_Artikan_Peraturan_Nomor_7_Tahun_2013

    banner 468x60