Dien Syamsuddin

Ketua Umum PP Muhammadiyah Dien Syamsudin mengutuk aksi bom bunuh diri di Masjid Ad-Zikra di lingkungan Mapolresta Cirebon, Jawa Barat. Menurut Dien,  pelaku bertujuan untuk mengganggu umat Islam sehingga takut beribadah di masjid.

“Jelas kita semua mengutuk aksi teror seperti itu apalagi dilakukan di dalam masjid. Pelakunya jelas tidak berperikemanusiaan dan berketuhanan,” kata Dien dalam rilis yang dikirim ke media, Sabtu (16/4/2011).

Menurut dia, tindakan pelaku tersebut jauh dari nilai agama. “Besar kemungkinan tindakan itu bertujuan untuk mengganggu umat Islam sehingga tidak nyaman dan bahkan takut beribadah dalam masjid,” ujar Din yang kini sedang menghadiri The US-Islamic World Forum di Washington, DC, ini.

Din meminta pemerintah, khususnya Polri agar mengusut tuntas dan menyingkap aktor intelektualis di belakang aksi bom bunuh diri.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah diharapkan bersungguh-sungguh menjaga keamanan dan rasa aman masyarakat.

Ledakan di aksi bom bunuh diri di Masjid Ad-Zikra yang berada di lingkungan Mapolres Cirebon Kota terjadi pukul 12.15 WIB saat imam mengucapkan takbir (takbiratul ikhram) di awal salat Jumat.

Ledakan berasal dari seorang pria berpakaian hitam di barisan dekat para pejabat Polresta. Diduga ledakan merupakan bom bunuh diri. Sejumlah korban terkena serpihan bom berupa paku. Tak hanya Kapolresta, Kasat Lantas Polres Cirebon dan imam salat Jumat pun menjadi korban.

Masalah itulah yang kini dititipkan Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas kepada komisioner baru. “Kami tinggalkan RUU KY, semoga menjadi agenda komisioner baru,” kata Busyro di sela-sela acara pisah sambut komisioner KY, di Jakarta, Selasa (21/12).

Masa tugas Busyro dan lima komisioner lain resmi berakhir. M. Thahir Saimima, Mustafa Abdullah, Zainal Arifin, Chatamarrasjid, dan Soekotjo Soeparto mengakhiri 5,5 tahun masa tugas mereka di Komisi Yudisial. Busyro sendiri otomatis memulai tugas barunya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah Presiden SBY melantiknya, sehari sebelum acara pisah sambut di KY.

Pada saat bersamaan tujuh orang komisioner baru resmi menjalankan tugas. Mereka adalah hakim agung Abbas Said, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Eman Suparman, Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Taufiqurrahman Syahuri, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jaja Ahmad Jayus, mantan anggota Komisi Hukum DPR Imam Anshori Saleh, mantan Ketua Komisi Banding Merek Ibrahim, dan akademisi UII Yogyakarta Suparman Marzuki.

Sebagian materi Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 yang selama ini menjadi payung hukum KY, dianulir Mahkamah Konstitusi pada 2006 silam. Berbagai upaya dan advokasi dilakukan Komisi agar DPR dan Pemerintah segera memperbaiki payung hukum KY. Kesan ada perlakuan diskriminatif terhadap KY dan peradilan tidak bisa dihindari. Paket Undang-Undang bidang peradilan sudah lebih dulu direvisi. Sebaliknya, proses revisi Undang-Undang KY baru masuk pembahasan Daftar Isian Masalah (DIM). RUU in akan menjadi luncuran program legislasi DPR dan Pemerintah pada 2011 mendatang.

Busyro Muqoddas berharap RUU KY bukan hanya mengatur wewenang, tetapi juga bagaimana membuat KY yang lebih responsif. Dengan karyawan sekitar 200 orang dan anggaran Rp58 milar (2010), KY harus bisa menjalankan tugas antara lain mengawasi perilaku hakim se- Indonesia.

Komisioner baru, Suparman Marzuki, punya harapan yang sama. RUU KY seyogianya dibahas dan dirampungkan DPR. “Kami akan terus mengawal dan mendorong agar sesegera mungkin diselesaikan,” ujarnya kepada hukumonline.

Agenda pertama para komisioner adalah memilih ketua dan wakil ketua, serta koordinator bidang. Setelah melakukan pemilihan Ketua KY, para komisioner akan melakukan assessment (evaluasi penilaian) lewat bidang-bidang kerja yang ada di KY, seperti bidang rekrutmen, pengawasan, SDM, kerja sama organisasi. “Kami akan assessment, apa, bagaimana, dan sudah sampai dimana bidang-bidang itu, agar kita punya start yang baik, mana yang harus diperbaiki atau tidak perlu,” kata Suparman.

Program KY sebelumnya seperti penelitian putusan dan posko-posko pengaduan di daerah akan diteruskan. Justru hal ini juga akan diperkuat. “(Anggota) KY hanya tujuh orang. Tanpa bantuan civil society, nggak mungkin,” kata Suparman. (sumber: hukumonline)

Random Posts

kabarbaru-Jakarta

Pertemuan satu jam tersebut, Refly didampingi praktisi hukum tata negara Saldi Isra dan Sekjen MK Djanedri M Gaffar.

Ketua Tim Investigasi Dugaan Suap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Refly Harun mengaku sudah mengantongi nama anggota yang akan membantunya untuk melakukan investigasi internal MK. Namun, eks staf ahli MK tersebut masih enggan menyebut nama orang itu.

“Ada di kantung saya, tanya saja kantung saya,” kata Refly yang didampingi Saldi Isra di ruangan ketua MK, Rabu malam.

Ia mengungkapkan, Senin akan memberikan dua nama dan akan memulai kerjanya sebagai tim investigasi.

Sebelumnya, Refly juga meminta kejelasan atas hak, kewajiban dan wewenanganya selama menjadi ketua investigasi kepada Mahfud MD. Pertemuan malam ini akhirnya memberikan kejelasan soal itu.

Menurut Mahfud, tim investigasi akan bekerja sepenuhnya pada hari Senin (8/11) dan mengenai hak, kewajiban dan wewenang tim tersebut akan diumumkan dihari pertama kerja.

“Sekarang kesepakatan-kesepakatan dasar yang paling utama itu harus menunjukkan kalau MK itu bersih. Bersih artinya kalau memang terbukti ya harus dibersihkan, itu komitmen. Kalau tidak terbukti juga harus dibersihkan namanya bahwa itu tidak ada. Itu yang disepakati,” jelasnya. (po/tik)

Random Posts

kabarbaru-Jakarta

“Sejak Jumat (29/11) Penyidik Pada JAM Pidsus Kejaksaan Agung telah mulai melakukan penyidikan,” jelas Kapuspenkum Babul Khoir dalam acara jumpa pers Selasa (2/11) di Gedung Puspenkum Kejaksaan Agung, dirilis kejaksaan.go.id.

Babul Khoir menambahkan, proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Prin-147/F.2/Fd.1/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010.

Menurutnya, dalam kasus korupsi ini memang belum diketahui berapa jumlah kerugian negara yang pasti dan juga belum ditetapkan tersangkanya.

Namun, diharapkan dalam perkembangan penyidikan  akan dapat diketahui jumlah kerugian negara. “Ditingkatkannya perkara korupsi ini dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dikarenakan adanya indikasi korupsi seperti telah terjadi kemahalan harga dalam penetapan HPS (Harga Pedoman Setempat) pengadaan ambulans dan peralatan kesehatan, di mana pembuatan HPS tersebut tidak mengacu kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003,” pungkas Babul.

Peristiwa itu terungkap ketika SV bersama kakeknya, Apo , mendatangi Unit Perlindungan Perempuan Anak (UPPA) Sat I/Tipidum Dit Reskrim Poldasu, Rabu (20/10).“Kami sangat kecewa dengan pihak Polres Pelabuhan Belawan. Soalnya tersangka yang ditahan bulan April 2010 lalu malah ditangguhkan bulan Mei 2010. Parahnya lagi, meski Kapoldasu sudah memerintahkan Kasat Reskrim, AKP Donni Alexander,  harus menahan Awi namun perintah pimpinannya itu tidak digubris,” kata Apo, kepada wartawan usai minta perlindungan hukum ke Poldasu.

Parahnya lagi, kata Apo , disaat dirinya mempertanyakan kasus penangguhan pemerkosaan yang menimpa cucunya itu, justru Kasat Reskrim AKP Doni Alexander marah.”Itu hak kami. Nggak apa-apa ditangguhkan. Hukum tetap diproses,” kata Apo mengulangi ucapan Kasat Reskrim itu. Pokoknya, kami sangat kecewalah, ngak nyangka gitu polisi Belawan, katanya lagi.

Dalam kesempatan itu, korban, SV meceritakan peristiwa yang dialaminya. Pertama kali, dirinya diperkosa di kawasan Kota Bangun tepatnya di kandang ayam, sepulang les sekira pukul 21.00 wib. Begitu selesai memperkosa, bapak tirinya lalu mengancamnya. “Jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Nanti kamu kupukul,” terang korban yang dipertegas Mei Chen .

Berselang beberapa hari, ayah tirinya itu kembali memperkosanya disaat dirinya lagi tidur. “Aku lupa tanggal dan bulannya,” ucap anak kedua dari dua bersaudara dengan polos.

Mei Chen dan Apo mengaku, peristiwa itu terungkap karena korban berubah jadi pendiam dan tak mau masuk Taman Kanak-kanak (TK) lagi. “Kami bingung, korban tidak mau sekolah lagi,” aku Mei Cheng dan Apo .

Karena korban sudah beberapa hari tidak masuk TK, gurunya datang kerumah. Saat itulah, korban menceritakan tidak mau sekolah lantaran kemaluannya sakit. “Anu saya sakit, ayah memasukkan anunya,” kata korban sembari menunjukkan bagian tubuhnya yang sakit. Bahkan, korban sempat mempraktekkan bagaimana cara ayah tirinya itu berbuat tidak senonoh kepadanya.

Mendengar cerita itu, guru korban kaget lalu meminta agar Apo dan Mimi (Neneknya) membuat pengaduan ke polisi. Lalu, tanggal 16 April 2010, Mimi bersama korban mendatangi Polres Pelabuhan Belawan untuk membuat pengaduan.

Beberapa hari kemudian, Awi alias Kamat ditangkap dan ditahan. Namun sebulan mendekam dalam tahanan Polres Pelabuhan Belawan, diapun dilepas dengan alasan penangguhan tapi kasusnya tetap lanjut ke pengadilan.Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP.Endro Kiswanto, ketika dikonfirmasi melalui handphon, tidak mengangkat HPnya. (starberita)

Random Posts

“Bukan hanya di Boven Digoel saja tapi ada tempat lain juga,” kata Gamawan, di Jakarta, hari ini menanggapi menangnya, calon incumbent Yusac Yaluwo dalam pemilihan kepala daerah di Boven Digoel, Papua.

Yusac yang berpasangan dengan Yesaya Merasi memenangkan pilkada Boven Dogole mengalahkan pasangan  Averius Songmen-Eksan Haremba dan Simon Siwoya-Paulus Wanggimop, 31 Agustus 2010. Dari hasil hitung cepat yang dilakukan oleh Konsultan Citra Indonesia,  Yusak memperolah suara sebanyak 42,13 persen dan menang di 10 dari 13 distrik yang ada di Boven Digoel.

Kader Partai Demokrat itu akan menjadi bupati Boven Dogole untuk periode 2010-2015.

Kemenangan Yusac cukup mengejutkan karena dia berstatus tersangka dan tahanan dalam kasus korupsi APBD 2005-2007 yang merugikan negara hingga Rp 49 miliar. Yusac kini menjadi tahanan KPK sejak ditangkap 15 April 2010.

Menurut Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, seharusnya KPU Kabupaten Boven Digoel mengetahui bahwa Yusac merupakan tersangka dan kini sedang menjalani penahanan di rumah tahanan Cipinang.

“Saya yakin KPUD sudah tahu dan mungkin mereka akan bertanya kepada kami [KPK]. Nanti kami jelaskan kalau tersangka di KPK itu sudah [disidang] di pengadilan karena kami tidak bisa menghentikan proses penyidikan kasus korupsi ini,” kata  Haryono.

Dia mengaku baru tahu, kalau Yusac memenangkan pilkada. “Kemungkinan begini, masyarakat tidak mendapat informasi yang lengkap. Kan kalau sudah jadi tersangka akan jadi terdakwa. Menurut Undang-Undang biasanya sudah dicopot,” kata Haryono.

Tetap Dilantik

Gamawan  tak menjelaskan siapa saja tersangka korupsi yang memenangkan pilkada selain Yusac. Namun menurut catatan ada beberapa tersangka korupsi yang memenangkan pilkada.

Antara lain Gubernur terpilih Bengkulu, Agusrin Maryono Najamudin, yang tersandung  kasus dugaan korupsi dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan dan BPHTB senilai Rp  21,3 miliar.  Agusrin ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak dua tahun lalu.

Di Lampung, Bupati Lampung Timur, Satono, yang berstatus tersangka juga memenangkan pilkada 1 Juli silam. Satono ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Lampung sejak tahun lalu  dalam kasus dugaan penyimpangan APBD Lampung Timur senilai Rp 119 miliar. Dana dari kas daerah itu disimpan ke BPR Tripanca Sediana tapi kemudian BPR ini dinyatakan pailit sehingga sebagian besar dana APBD ini pun ikut lenyap.

Lalu ada Teddy Tengko, yang memenangkan pilkada Kepulauan Aru, Maluku, April silam.  Teddy menjadi tersangka karena diduga terlibat kasus korupsi APBD 2005-2007 sebesar Rp 30 miliar sejak Maret 2010.

Ada juga Moch Salim yang memenangkan pilkada Bupati Rembang, April 2010. Tiga bulan kemudian, Salim ditetapkan sebagai tersangka  dalam kasus dugaan korupsi penyertaan modal kepada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dari APBD 2006 dan 2007.

Gamawan mengatakan, pertanyaan kenapa para tersangka korupsi menang di pilkada, harus ditanyakan kepada masyarakat pemilih.

“Kalau soal pelantikannya, tetap dilantik, karena baru tersangka bukan terdakwa. Tapi kalau memang dilanjutkan,  jadi terdakwa, maka kita akan dinonaktifkan sementara,” kata Gamawan.

Random Posts