“karyawan saya saat ini sedang semangat-semangatnya bekerja,” terang Dahlan.

Senin ini (17/10) Dahlan Iskan memang dipanggil Presiden SBY untuk dijadikan Menteri BUMN menggantikan Mustafa Abubakar yang baru saja sembuh dari penyakitnya.

Kepastian diangkatnya Dahlan menjadi Menteri BUMN masih harus menunggu tes kesehatan. namun Dahlan mengaku saat ini sering sakit-sakitan sehingga tidak berharap banyak atas hasil tes kesehatannya nanti.

Random Posts

Mashuri, Ketua DPC PKS Jember yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan itu. Bahkan dia menjelaskan bahwa beradasarkan surat Keputusan Dewan Syariah, DPW PKS Propinsi Jawa Timur, Nomor 002/SK/LH/K/GSW/PKS/Jatim/1432, saudari Hj Lilik Ni’amah, STP, diberhentikan dengan mencabut keanggotaannya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Itu pertanggal 18 Pebruari 2011 kemarin. Itu diputuskan dari Dewan Syariah, DPW PKS Jatim. Jadi kita DPC menerima tembusan saja, “ ujar ustadz Mashuri.

Kata dia, untuk itu selanjutnya, DPC PKS Jember akan menunggu surat selanjutnya dari DPW PKS Jatim, untuk pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Jember.

“Bu Hj Lilik Ni’amah itukan, duduk di Komisi B DPRD Jember. Jadi jika sudah diberhentikan dari keanggotaan Partai kan, artinya harus ada PAW, dan ini kita tunggu keputusannya,” ujar Mashuri lagi.

Ditanya apa alasan pemberhentian terhadap anggota DPRD Jember Lilik Niamah dari PKS itu ?. Mashuri, berkelit menjelaskan dengan gamblang.

Karena dia dilarang menyebutkan itu kepada public. Hanya saja pesan dari Dewan Syariah, bahwa Lilik Niamah, melanggar AD / ART Partai Keadilan Sejahtera.

Kongkrit pelanggarannya apa ?. Mashuri, masih mangkir menjelaskan. Katanya hanya soal disiplin organisasi, norma – norma dan etika yang harus ditegakkan di PKS dilanggar.

“Maaf ya, kita tidak bisa menyebutkan kongkritnya. Gambarannya seperti itu. Kami dilarang menyebutkan itu ke public. Hanya ada kesalahan saja. Tidak diperkenankan dibuka oleh DPW. Karena itu keputusannya kita masih memberi ruang baginya untuk mengajukan dan memperbaiki diri, serta menyelesaikan masalahnya,” ujar Mashuri. (kj)

Menurut Fadli Zon, sejak awal Gresindra menolak keras pembangunan gedung baru itu. Anggaran pembangunan gedung dinilai terlalu membebani uang negara. Fadli mempertanyakan kepentingan siapa yang diperjuangkan Pius, sehingga berkukuh memperjuangkan pembangunan gedung baru. Padahal sikap menolak Gerindra itu sudah disampaikan sejak awal kepada kader-kadernya di DPR.

“Pius juga sudah mengetahui sikap ini, termasuk dalam koordinasi yang lalu. Entah siapa di baliknya,” tanya Fadli. Karena itu, Gerindra pun akan melakukan investigasi untuk mencari tahu motif Pius memperjuangkan pembangunan gedung baru DPR. Gerindra pun kemudian mempersilakan apabila ada pihak yang akan memberikan laporan atau informasi soal ini.

Namun Pius Lustrilanang, membantah kalau dirinya memperjuangkan kepentingan pribadi di Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat. Pius menegaskan bahwa pernyataannya soal pembangunan gedung sudah diambil dan disepakati semua fraksi selaku Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga.

“Saya menyampaikan sikap DPR,” kata mantan aktivis di masa Orde Baru itu.(tk*)

Random Posts

“Mereka mungkin akan menggunakan sisa waktu tiga tahun ke depan untuk konsolidasi dan mobilisasi sumber daya. Dan, Setgab mungkin akan digunakan untuk itu. Oleh karena itu partai-partai tengah harus cermat dan antisipasi,” kata Mahfudz kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/12).

Selanjutnya Mahfudz mengatakan, jika partai yang tergabung dalam koalisi semisal PPP, PKS, PKB, dan PAN bisa mengkonsolidasikan kekuatan maka dipastikan hal itu akan semakin memperkuat posisi tawar. Selain itu juga bisa ikut melakukan kontrol terhadap gerak langkah Demokrat dan Golkar yang akan bertarung pada Pilpres 2014.

Bahkan sangat mungkin kekuatan tengah akan tampil dengan capresnya sendiri walaupun hal itu juga tidak menutup kemungkinan akan ada kolaborasi dengan PDIP yang kemungkinannya untuk ke Demokrat dan Golkar kecil,” ujarnya.

Seperti dilansir jurnal parlemen (21/12) Setgab yang digawangi Aburizal Bakrie selama ini fungsinya tidak ubahnya seperti pemadam kebakaran saja. Apabila ada sebuah permasalahan baru dilakukan komunikasi dan mobilisasi dukungan. Selain itu forum musyawarah teknis baru pada level pimpinan fraksi DPR atau level dua DPP. Sehingga bisa diartikan belum bisa menggambarkan sebagai forum musyawarah strategis antara Presiden dengan Ketua Umum Parpol serta pendukungnya.

“Setgab juga terkesan dikerdilkan dan hanya sebagai sarana konsolidasi gesekan kepentingan dua parpol besar yakni Demokrat dan Golkar. Jadi bisa benar juga sinyal yang diungkapkan Romy (Wasekjen DPP PPP M Romahurmuziy). Jadi sebenarnya Setgab itu tidak bisa diharapkan banyak, misalnya kasus RUUK DIY itu contoh gamblangnya,” tuturnya. (tik)

Random Posts